Penelitian yang dilakukan sampai akhir Maret tersebut, dimaksudkan untuk mencari fakta tentang berbagai isu keagamaan yang berkembang berkaitan dengan Al-Zaytun. Isu-isu tersebut meliputi sepuluh persoalan. Pertama, ketertutupan sistem pendidikan Al-Zaytun. Kedua, diperbolehkannya tidak shalat. Ketiga, pembiayaan Al-Zaytun yang tertutup. Keempat, pengembangan ajaran tauhid yang menyesatkan. Kelima, pelaksanaan ajaran tentang zakat, fitrah dan kurban yang dianggap menyimpang. Keenam, makmum masbuq (tertinggal). Ketujuh, orientasi pengembangan budaya Melayu. Kedelapan, pengamalan lintas mazhab. Kesembilan, komersialitas pesantren. Kesepuluh, penafsiran teks Alquran yang nyeleneh dan terlalu berani.

Metode penelitian yang dipergunakan bersifat kualitatif dan difokuskan pada perolehan data deskriptif untuk memperoleh pemahaman. Dalam upaya menemukan, menggali dan menggambarkan realitas secara holistik (utuh), BLA & DK pun menempuh pendekatan naturalistik (apa adanya). Sedangkan teknik pengumpulan dilakukan melalui studi dokumentasi, observasi dan wawancara.

Tentang isu bahwa pesantren yang diresmikan Presiden BJ Habibie pada 30 Agustus 1999 ini didirikan dengan modal awal hasil kejahatan, BLA & DK justru menemukan sebaliknya. Modal awal pembangunannya berasal dari umat Islam yang dijaring melalui sedekah, infaq, zakat, fitrah, sumbangan pribadi dan usaha. Isu negatif tersebut pertama kali dihembuskan oleh Umar Abduh dalam buku "Membongkar Gerakan Sesat NII di Balik Pesantren Al-Zaytun". Tentang informasi pengasuh pesantren itu, Syekh Panji Gumilang, adalah Panglima Komendeman Wilayah 9/Negara Islam Indonesia, lagi-lagi BLA & DK tidak berhasil menemukan benang merah yang menghubungkan ulama tersebut dengan organisasi yang bergerak untuk membentuk NII.

Bahkan badan penelitian itu menganggap buku-buku karya M Amin Jamaludin tentang kesesatan Al-Zaytun, dinilai sebagai karya tulis yang tidak benar. Tuduhan Amin bahwa Al-Zaytun menganut paham sesat versi Isa Bugis misalnya, sama sekali tidak bisa dibuktikan. Demikian pula tuduhan Amin yang menganggap tauhid Al-Zaytun sesat, dinilai BLA & DK hanya sebagai perbedaan persepsi dalam teologi. Karenanya, badan tersebut menilai tauhid Al-Zaytun memiliki argumen dan kerangka berpikir yang dibenarkan.

Sedangkan terhadap isu yang berkembang di masyarakat bahwa santri Al-Zaytun tidak berwudlu ketika akan shalat, dibantah oleh BLA & DK. Kejadian sebenarnya, santri berwudlu di kamar (asrama) atau di lokasi belajar. Hal itu dengan pertimbangan efisiensi waktu. Sebab bila lima ribu santri di pesantren tersebut berwudlu di tempat yang sama (50 kran air), maka berapa jam waktu yang dibutuhkan.

Demikian pula tuduhan masyarakat bahwa santri wanita diperbolehkan tidak shalat dan tidak berjilbab, dianggap BLA & DK sangat mengada-ada. Sebab seluruh santri perempuan diwajibkan shalat dan memakai jilbab. Bahkan mereka disunatkan shalat Jumat. Memang banyak santri wanita di masjid yang tidak shalat Jumat dan hanya mendengar khotbah, itu karena mereka sedang haid. Menurut BLA & DK, isu menyesatkan itu terjadi karena kurangnya informasi yang diterima masyarakat tentang kehidupan santri Al Zaytun yang sebenarnya.

Badan penelitian dari Depag RI itu juga tidak berhasil menguak isu tentang adanya pelecehan seksual di pesantren yang memiliki tenaga pengajar 435 orang guru, 5.300 santri dan 225 diantaranya santri asing tersebut. Aktivitas santri wanita dan pria dipisahkan, baik dalam proses pembelajaran maupun peribadatan harian. Demikian pula kegiatan guru laki-laki dan guru perempuan dibatasi secara seksual berdasarkan norma Islam.

Karena tidak menemukan bukti-bukti kesesatan Al-Zaytun, BLA & DK memuat enam butir kesimpulan dan empat butir rekomendasi. Selain berupa sanjungan-sanjungan, keenam butir kesimpulan itu juga berisi tentang pembenaran atas kualitas sistem pendidikan Al-Zaytun.

Dalam kesimpulan penelitiannya, BLA & DK antara lain menuturkan bahwa tuduhan negatif terhadap Al-Zaytun disebabkan oleh kurangnya informasi tentang pesantren yang menganjurkan santrinya menghafal Alquran itu. Baik secara ideologis maupun sistemik, yang dilakukan Al-Zaytun merupakan gerakan reaktualisasi dan kontekstualisasi ajaran.

Karena itu, BLA & DK merekomendasikan bahwa sistem pendidikan di Al-Zaytun dapat dipertimbangkan untuk dijadikan model pengembangan pondok pesantren atau model pendidikan keagamaan lainnya.

Rekomendasi lainnya anjuran agar Depag RI melakukan klarifikasi bahwa pro dan kontra tentang Al-Zaytun merupakan dinamika pemikiran Islam. ***(wwn/pr)***